oleh

Kemenkum Bali Dorong Inovasi Lewat Pelindungan Kekayaan Intelektual

BALI.SIN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat komitmen dalam mendorong pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari pengembangan inovasi daerah dan transformasi digital pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan secara daring, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan diikuti secara virtual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Zoom Meeting bersama jajaran Kementerian Hukum, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, BRIDA/Balitbangda/Bappedalitbang, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.

Kegiatan diawali dengan keynote speech Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., yang mengangkat tema “Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Instrumen Strategis dalam Mendorong Inovasi Daerah.”

Baca Juga  Atensi Jenderal Dudung Terhadap Penderita Lumpuh Diapresiasi Komisi I DPR

Dalam paparannya, Yusharto menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual memiliki posisi strategis dalam mendorong inovasi daerah. Pelindungan KI tidak hanya berfungsi menjaga hasil kreativitas dan inovasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing daerah.

Menurutnya, pembangunan ekosistem inovasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi KI yang dimiliki masing-masing daerah sebagai bagian dari penguatan pembangunan.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H., menyampaikan penguatan pelindungan KI sebagai instrumen strategis dalam mendukung inovasi dan transformasi ekonomi. Ia menekankan bahwa pelindungan KI perlu diikuti dengan pemanfaatan dan komersialisasi agar mampu menghasilkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Baca Juga  Kepala Kampung dan Masyarakat Dukung Rafael Ambrauw Kawal Kasus Dana Desa Puncak Jaya

Dalam kesempatan tersebut turut dipaparkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional Tahun 2027–2036 dengan visi “Mewujudkan Kekayaan Intelektual sebagai Motor Penggerak Transformasi Ekonomi dalam Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.”

Rencana induk tersebut mencakup enam arah kebijakan, yaitu penguatan kelembagaan dan regulasi KI, penegakan hukum KI yang efektif dan berkeadilan, akselerasi komersialisasi KI, optimalisasi budaya inovasi dan kreativitas, pengembangan KI yang inklusif dan berdaya saing, serta integrasi KI dalam tata kelola global.

Keenam arah kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 strategi, 27 program, 55 kegiatan, dan 207 rencana aksi.

Hermansyah juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait dalam mengidentifikasi dan melindungi potensi KI di daerah. Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada pencatatan dan pelindungan, tetapi berlanjut pada pengembangan dan pemanfaatan KI untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Mempererat Silaturahmi, Ketua SMSI Undang Danlanal Letkol Banten

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali semakin memperkuat koordinasi dan pemahaman lintas sektor dalam mendukung pelindungan KI. Tidak hanya berorientasi pada pencatatan dan pelindungan, upaya tersebut juga diarahkan pada pemanfaatan dan komersialisasi KI sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi dan inovasi daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai tantangan serta strategi penguatan pelindungan KI dalam mendukung inovasi kebijakan dan transformasi digital pemerintahan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali berkomitmen terus mendorong terwujudnya ekosistem Kekayaan Intelektual yang terintegrasi, berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

News Feed