BALI.SIN.CO.ID – Kemenhaj Bali : Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Bali resmi miliki tanah asrama haji. Bertempat di Ruang Pertemuan BPN Badung, Jumat (16/7/2026), sertifikat hak pakai atas tanah asrama haji di Jalan Pemelisan Suwung Batankendal Sesetan Denpasar diserahterimakan dari BPN ke Kemenhaj Bali.
Serahterima sertifikat nomor : 22.09.000037943.0 dilakukan bersamaan kunjungan kerja Komisi II DPR-RI di Provinsi Bali. Sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua Komisi II DPR-RI, H. M. Rifqizamy Karsayuda, didampingi Kepala BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, kepada Kanwil Kemenhaj Bali yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, H. Muhammad Nasihuddin.
Kanwil Kemenhaj Bali menyampaikan apresiasi, khususnya kepada BPN Kota Denpasar, yang telah membantu proses pensertifikatan tanah calon asrama haji seluas 1.920 m2. “Tanah tersebut hibah dari warga muslim Kampung Bugis Bali. Sebenarnya tahun lalu sudah tersertifikasi atas nama Pemerintah c.q.Kementerian Agama. Hanya karena telah ada instansi baru bernama Kemenhaj, maka aset haji otomatis beralih ke Kemenhaj dan sertifikat harus kami balik nama atas nama Pemerintah c.q. Kemenhaj,” jelas Nasihuddin.
Kepala BPN Provinsi Bali juga menegaskan bahwa BPN memiliki kewajiban untuk membantu mengamankan secara administrasi aset-aset milik pemerintah. Menurut Eko Priyanggodo, penyerahan sertifikat atas aset pemerintah sebagai wujud pelaksanaan tugas BPN untuk mengamankan aset-aset pemerintahan. Bahkan Menteri ATR/BPN telah menetapkan per 1 Agustus 2026 bahwa ke depan pelayanan peralihan aset tanah harus selesai maksimal 10 hari.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR-RI mengingatkan jajaran Badan Pertanahan Nasional di lingkungan Provinsi Bali untuk mewujudkan layanan yang mudah dan berkepastian. “Layanan mudah dan berkepastian itu harapan semua warga. Untuk mewujudkannya, perlu komitmen dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari seluruh aparat ATR/BPN,” ujar Rifqizamy, Ketua Komisi II DPR-RI.
