BALI.SIN.CO.ID – Guna memastikan pelayanan dan bantuan hukum di daerah berjalan optimal dan tepat sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring bertempat di Ruang Nakula Kantor Wilayah pada Senin (24/8/2026). Rapat strategis ini secara khusus membahas pelaksanaan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan, serta penyelenggaraan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun 2026.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo. Dalam arahannya, Kristomo menekankan pentingnya pemerataan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti urgensi percepatan penjaringan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, serta perlunya optimalisasi penyerapan anggaran agar program bantuan hukum dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sesuai dengan undangan kegiatan, rapat ini turut dihadiri oleh tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) dan tim pembinaan Posbankum Kanwil Kemenkum Bali. Menindaklanjuti fokus BPHN terkait akses bantuan hukum, jajaran Kanwil Kemenkum Bali bersiap merumuskan langkah proaktif di daerah.
Di samping percepatan akses, penyerapan anggaran bantuan hukum juga menjadi perhatian serius dalam rapat ini. PBH yang serapannya terpantau di bawah 80 persen hingga akhir Agustus, terancam anggarannya dialihkan kepada organisasi PBH lain yang memiliki kinerja serapan lebih maksimal.
Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Bali menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti arahan-arahan dari BPHN pusat. Sinergi antara Kanwil dan para PBH di wilayah Provinsi Bali akan terus ditingkatkan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah dan merata.